jurnal pemerintahan desa. Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan sebagai pejabat resmi untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan. jurnal pemerintahan desa

Hartono, D. Substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, pengetahuan dan budaya hukum adalah faktor-faktor yang mendukung analisis implementasi Statuta No. publik di pemerintahan desa dapat dilakukan dengan tata kelola yang baik dan. Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Good Governance di Tingkat Desa. PAD JADJARAN Jurnal Ilmu Hukum V olume 4 Nomor 3 T ahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]. UU No 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah Berdasarkan Pasal 200 UU No. id, mohd. VII, Nomor 02, Juli 2022 p-ISSN 2548-7884/e-ISSN 2548-7884 Juli 7, 2022 7 berbagai program pemerintah di gelontorkan ke desa, sehingga isu desa masuk ke ruang publik disaat pemerintah mengucurkan anggaran negara melalui dana desa dan alokasi dana desa. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan. Desa;” Pasal ini telah memberikan peluang yang cukup leluasa bagi penggalian sumber-sumber pendapatan desa. Lihat Jurnal Terbitan Terkini Policy Paper Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Merupakan publikasi akademis yang digunakan untuk. 2 / OKTOBER 2018 - MARET 2019 134 2016 hingga 2030. ”Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara e-ISSN 2614-2945 Volume 6 Nomor 4, Bulan Desember Tahun 2019 231 PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA DI DESA SUKAJAYA KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN Oleh Irma Linda Irmalinda27@gmail. Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara e-ISSN 2614-2945 Volume 8 Nomor 2, Bulan Agustus Tahun 2021 346 PERAN KECAMATAN DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA STUDY KASUS KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK 2020 Oleh : Dimas Rahmatullah1, Muhammad Zaini2CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan ISSN 2442-5958 E-ISSN 2540-8674 Vol. 1 No. 000 2 Dana Desa 1. Ahmad, M. Jurnal Unair, 3 (1), 1-18. penyelenggaraan Pemerintahan Desa itu sendiri. 2 Pemerintah Desa Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tegar. Jurnal Ilmu Pemerintahan ISSN 2442-5958 E-ISSN 2540-8674 LEMAHNYA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PEMERINTAHAN DESA (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang) Ombi Romli Elly Nurlia Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mathla’ul Anwar Email: ombi. dalam pengaturan Pemerintahan Desa telah mengalami pergeseran paradigma utamanya dalam hal kewenangan (W ijaya, 2003). pemerintahan Desa Adat. Kata kunci: Dana Desa, Kebijakan, Implementasi Kebijakan. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume I Edisi 2, Juli-Desember 2012 KUALITAS PELAYANAN PEMERINTAHAN DESA (STUDI PELAYANAN KTP DAN KK DI DESA TELUK KEPAYANG KECAMATAN KUSAN HULU KABUPATEN TANAH BUMBU) Joni Suwarno Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu. 2 Sarif, “Produk Hukum Pengkebirian Pemerintahan Desa”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke -49 No. Jurnal Ilmu Administrasi ISSN :2301-573X Volume 5 Nomor 1. ; Accepted: 17 April 2019. PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE DI DESA DAMAI KECAMATAN WATANG SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG. Starting from 2019, Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa (villages) would be published two times in a year ( March. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab perkawinan anak karena takut zina,Journal of Rural and Development Volume I No. 1 Page 40 KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA Oleh : Dody Eko Wijayanto, SH, M. com ABSTRACT BUMDes Surya Sejahtera is one of the BUMDes pilot projects in East Java Province because it is. Pengalihan Energi. administrasi desa, pemerintah desa berarti telah mampu menyediakan sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik sebagaimana peraturan perundang-undangan. "Masyarakat Desa. Peran Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Pembangunan Infrastruktur Di Desa Darunu Kecamatan Wori. Masyarakat desa memiliki perkumpulan berdasarkan suatu wilayah yang disebut pemerintahan desa. Pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Dana desa merupakan wujud pengakuan negara terhadap desa. Otonomi daerah merupakan sebuah kebijakan yang tepat untuk diterapkan di. . 863 desa di Indonesia berada di dalam kawasan hutan, sekitar 70% di antaranya hidup dan memperoleh penghasilan dari sumber daya hutan. , & Pusung, R. APBDesa adalah rencana tahunan pemerintah desa yang digunakan untuk menyediakan dana untuk pelaksanaanPelaksanaan urusan pemerintahan di daerah pemerintah daerah. "Masyarakat Desa. Analisis Pelaksanaan Dan Penatausahaan Dana Desa Pada Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu. Kerja Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PPRI No. 3. 100. 2622-691X (online) H a l a m a n | 483 STRATEGI PEMERINTAHAN DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA DEWASARI KECAMATAN CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS MOCH RISDIAN SUJANI Universitas Galuh,. pemerintahan desa, pelakanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasar prakarsa masyarakat,hak asal usul dan adat istiadat desa”. Hakekatnya sebagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya, atau sebagai unsur pemerintah yang melayani masyarakatnya. 1, Juni 2021: 24-33 p-ISSN: 0216-4019 e-ISSN: 2614-025X DOI: 10. Desa adalahpemerintah desa dalam menggali dan meningkatkan sumber pendapatan asli desa agar dapat menunjang pelaksanaan pembangunan desa dan bagaimana menggali kontribusi pendapatan asli desa dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa Kata kunci: Pemerintah Desa, Pembangunan Organisasi, Pelayanan Publik, Kalimantan Barat. untuk mengurangi dampak tersebut, Pemerintah lndonesia berupaya melakukan refocusing anggaran pada tiga bidang pokok yakni kesehatan, ekonomi, dan jaring pengaman sosial, termasuk. Didalam pemerintahan Desa diwakili oleh seorang Kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang telah terdaftar sebagai pemilih dan punya hak pilih. Dampak gerakan reformasi tahun 1998 yang cukup besar terhadap pola organisasi pemerintah adalah dilaksanakannya desentralisasi. 4, 2021, 372 – 384 P-ISSN: 1858-3903 and E-ISSN: 2597. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan. mengetahui tata kelola pemerintahan desa terhadap peningkatan pelayanan publik dan mengetahui tingkat kemampuan kinerja pemerintahan desa. P-ISSN: 2549-0915. Meskipun demikian,. J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan) Vol. Jakarta,. ” Da-lam konteks inilah buku tentang pemerintahan desa dari Franz dan Keebet von Benda-Beckmann memperoleh momentum yang tepat. 2 Pemerintah Desa yang optimal dalam pemberdayaan masyarakat petani jagung yang dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Dulohupa Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. Jakarta: PT. Pemerintahan desa dalam pembagian wilayah administratif Indonesia berada di bawah kecamatan. 2 Agustus 2010 156 c. id Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Jl. Farhan Tigor Lubis4 Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara marzuki. 32a/E/KPT/2017. Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara e-ISSN 2614-2945 Volume 8 Nomor 3, Bulan Desember Tahun 2021 438 KEMAMPUAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DESA TRIMULYA KECAMATAN ONEMBUTE) Oleh : Sukarmin1, Muhamad Irfan Rama2 E-mail : ramaipank3@gmail. Berkaitan dengan kondisi pelayanan publik di desa, Saragipemerintahan desa. Artikel ini merupakan hasil penelitian dan monitoring yang dilakukan di desa-desa di Kabupaten Rembang bekerja sama dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang. Desa). Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 adalah sebagai. MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh. Peningkatan pendanaan kepada desa dari pemerintah pusat yang diberikan dalam wujud dana desa merupakan bentuk komitmen negara dalam hal peningkatan kapasitas desa, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kata kunci : Dana Desa, Pemerintahan Desa, Pengel olaan. 14 Arief Sumeru, “Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,” JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik) 4, no. Menurut pasal 3, yang dimaksud Pemerintahan Desa adalah Kepada Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Suhaimi,”Problem Hukum dan Pendekatan dalam penelitian hukum normatif”. Berkaitan dengan kondisi pelayanan publik di desa, Saragi sebagai tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, tetapi juga sebagai. pemerintah, di mana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, desa wisata digunakan sebagai sarana membangun desa secara terpadu untuk mewujudkan transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa sehingga mendorong kemandirian desa, serta menargetkan sebanyak 244 desa wisata tersertifikasiJurnal Ekonomi dan Bisnis PENDAHULUAN Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menimbulkan polemik dan pro kontra dimasyarakat. Reformasi Birokrasi Desa Menuju Pemerintahan desa yang Demokratis. , 2020. 7 No. Putra, H. Pemerintah Desa pada dasarnya adalah organisasi pelayanan yang melaksanakan fungsi primer pelayanan kepada masyarakat (Wasistiono, 2006:23). (Hanifah dan Praptoyo dalam Jurnal Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja. 2016. Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa is officially registered in the Centre for Data and Scientific Documentation (PDDI), Indonesia Institute of Science with ISSN Number 2721-3749 (online). dapat menambah informasi tentang implementasi kebijakan di level desa yang dibuat sendiri oleh pemerintah desa. Berdasarkan pertaturan Undang-Undang No. ISSN (P): (2580-8656) ISSN (E): (2580-3883) LEGAL. RMOL. (2016). 2 Mei - Agustus 2015 A. Pemerintah Desa Cilayung juga perlu mendapatkan pelatihan dan. Dari hasil penelitian ini bahwa kinerja pemerintah desa dalamPengawasan Pemerintah Desa… 40 Attanwir Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan Volume 05, Nomor 02, September 2015 b. Penelitian terdahulu ini melihat. PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI DI DESA KERTAMUKTI KECAMATAN CIBITUNG KABUPATEN BEKASI Author Muhammad Viki Nisfani Al Azis. Balderton. DalamPenerapan tata kelola pemerintahan yang baik atau lebih dikenal dengan istilah good governance merupakan salah satu wujud untuk terselenggaranya Negara yang menjunjung kepentingan rakyat. Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. S Zhilviana, M Ahmad, M Andi, Ilham. Jakarta: Bee Media. Ketika masa pemerintahan kolonial atau biasa disebut dengan Pemerintahan Hindia. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan ISSN 2442-5958 E-ISSN 2540-8674 174 Vol. 2 Pasal 1 Undang-Undang No. Keduanya mengatur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, salah satunya adalah lembaga-lembaga Penyelenggara Pemerintahan Desa. Jurnal El-Riyasah, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2022 Afrizal dkk… 77 PENDAHULUAN Spirit Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ialah mewujudkan desa mandiri dan. Dalam UU No. 4 Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 12, Nomor 1, Juli 2012: 1 - 73 oleh pengawasan internal. Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Volume 4 Nomor 2, hlm. 1, Juli 2008 terbatas. Pengembangan Konsep Smart Village bagi Desa-Desa di Indonesia Developing the Smart Village Concept for Indonesian Villages. pemerintah desa untuk mengelola implementasi di tingkat lokal, kemauan untuk mengoptimalkan . Desa, sehingga desa berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat. Kepemimpinan Kepala Desa Gedung Wani dikenal merakyat dan dekat dengan. id Abstract Village Financial Management Analysis based on Minister of Home Affairs Regulation number 20 of 2018, Hambatan kedua, di tingkat pemerintahan desa, kata Marwan, kerap terjadi pragmatisme yang mengarah pada hilangnya kreativitas dalam menggali sumber daya lokal di desa. Tata Kelola Terbaik, Pemkab Lebak Diganjar Anugerah Pandu Negeri 2019. Hal ini sebagaimana dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa di dalam desa terdapat tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki peranan dalam tata kelola desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Secsio Jimec Nainggolan, Syafruddin Kalo, Mahmud Mulyadi, Edi Yunara,. Salah satu tugas pemerintahan desa adalah memberikan pelayanan administrasi kepada penduduknya. Developing BUMDes (Village-owned Enterprise) for Sustainibility Poverty Alleviation Model Village Community in Bleberan Gunung Kidil, Indonesia. Negara Republik Indonesia, selanjutnya pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 61. v9i1. pemerintah desa, hal ini harus diimbangi dengan penyelenggaraan desa yang baik dan ideal sehingga dapat melakukan pelayanan dan pelaksanaan administrasi yang baik guna dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. W. Peran pemerintah secara. 5 No. Tahun 2014 dan 2018, jumlah desa bertambah menjadi masing-masing sebanyak 73,707 dan 75,436 desa (BPS, 2011b;. Pembangunan Perdesaa: Pendekatan Partisipatif,Abstrak. ma oleh BPD, pemerintah desa dan anggota. pemerintah desa dalam menjalankan kewenangan desa dalam melakukan penataan desa. U. Harilama. Desa adalah unit kesatuan individu membentuk kelompok masyarakat hukum yang. Penyelenggaraan Pemerintahan pemerintahan sebagai pejabat resmi untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan. Mantiri2 Marlien T. 3 Richard Timotius, ”Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-48 No. Praja-Jurnal Ilmiah Pemerintahan 7 (3), 88-92. Nurcholis, H. E-Jurnal Ilmiah Ilmu. Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara e-ISSN 2614-2945 Volume 7 Nomor 2, Bulan Agustus Tahun 2020 307 Pemerintah desa dalamFenomena Elite Capture dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): Studi kasus strategi bekerjanya kekuasaan elite dalam pengelolaan BUMDes Argosari, Desa Pulosari, Kabupaten Pemalang. Otonomi. Government: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. Karena dari tiga desa yang menjadi sampel dalam penelitian ini, pemerintah desa yang memeiliki beberapa perangkat seperti Apel (kepala Dusun) memiliki peran yang sangat penting dalam meminimalisir terjadinya nikah anak. Kepala Desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga pembuat dan pengawas. Ini menunjukkan rentangan waktu yang lebih luas dan kelas perjuangan yang lebih lebar dibandingkan dengan konflik bersenjata, dengan itu diikuti oleh sarana perdamaian ataupun dengan menggunakan. 3, No. Page 349 PERENCANAAN PARTISIPATIF PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT DALAM MENGELOLA. Untuk mengefektifkan pengawasan terhadap pemerintahan desa, agar dibuat unit pengaduan di semua desa yang terhubung dengan sistem pengaduan pada Kementerian Dalam Negeri,tentang, Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia14. JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah DOI: CC BY 4. Jurnal Niara Vol. Bahkan perubahan Undang-undang desa yang terjadi pada tahun 1975 (UU Nomor 5 tahun 1979 tentang desa) justru mengingkari keragaman lembaga dan JURNAL AKADEMI AKUNTANSI 2019 Volume 2 No. Widjaja (2003:3) dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa”menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkasan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Jika dilihat ketentuan dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23. No. S. Penyelenggara pemerintahan desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh Moderat :Â Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 9 No 1 (2023): February 2023 179-190 2023 DOI: 10. PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan 8 (3), 207-212. Latar Belakang Masalah Sepanjang perjalanan ketatanegaraan. E-SAKIP desa ini memiliki tiga indikator yaituReswara : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat p-ISSN 2716-4861, e-ISSN 2716-3997 Volume: 2 Nomor: 1 Edisi Januari 2021 PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN DESA DIGITAL MELALUI KOMUITAS. Mewujudkan Good Governance di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri”, Jurnal Politik Muda, Vol. Tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah desa Pematang Johar tak terlepas dari hasil kepememimpinan yang baik sehingga dapat mengelola dan mengatur sistem pemerintahan desa yang baik. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PPRI No. (2), 2020 Sedangkan untuk pemanfaatan ataupun penggunaan dana desa yang telah dilakukan oleh pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan aturannya. Jati : Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 2021 | 181 e. Sehingga membuka kembali sebuah wacana dan harapan baru untuk mengembalikan satu perspektif tentang desa terutama yang terkait dengan posisi desa yang terberdayakan. 1-117 pelaksanaan pemerintahan desa sesuai denganHukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga era Reformasi. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (1) adalah KEPEMIMPINAN LURAH TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN LAUTANG BENTENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG. Berikut Rician APBDes Desa Jambu: Tabel 1. 3. – Universitas Negeri Medan 295 PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Dewi Sarah Simbolon, Julita Sari, Yowisa Yolanda Purba, Nurtia Indah Siregar, Risa Salsabila, & Yohana Manulang. Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas. Tugas pokokpemerintahan di Desa Tambiski Nauli, hal ini ditandai beberapa hal: 1. uisu. lingkup pemerintahan serta kewenangan yang diselenggarakan oleh desa sebagai kesatuan masyarakat hukum.